"Polisi Tidur": Ego Keamanan Warga Vs Standar Keselamatan Jalan

 

Malam itu, suasana gang di kompleks rumah orang tua saya sedang lengang. Hanya beberapa kali sepeda motor yang lewat. Kendaraan yang lewat biasanya akan menyetel lampu jauh, untuk mengimbangi kegelapan gang. Saking tidak adanya lampu jalan yang memadai. Lampu jalan remang-remang membuat aspal hitam terlihat rata. Saya bersama istri dan anak-anak sedang santai mengobrol di depan teras bersama ibu. Malam minggu memang jadwalnya kami melepas kerinduan dengan nenek-nya anak-anak. Namun, ketenangan itu seketika pecah oleh suara hantaman keras: “Gedubrak!”. Suara itu disusul oleh bunyi gesekan besi yang berasal dari kolong motor seorang remaja. Dia sudah terbaring di atas aspal saat saya dan tetangga berlari ke arahnya. Yang buat kami termenung adalah remaja ini larinya ngebut, lalu dia ketemu dengan “polisi tidur” yang tingginya berlebihan dalam kegelapan. Warna dari “polisi tidur” itu pun identik dengan warna aspal. Jadilah sebuah ekosistem yang berbahaya bagi jiwa. Siapa yang harus disalahkan? Pelakunya adalah sebuah gundukan semen setinggi hampir 15 sentimeter, tanpa cat, tanpa peringatan, yang baru saja dibangun oleh warga bulan lalu. Kejadian ini bisa menjadi representasi dari konflik transportasi paling rumit: ego keamanan warga versus standar keselamatan publik.

“Polisi tidur”, atau dalam istilah teknisnya disebut Speed Bump (alat pembatas kecepatan), telah lama menjadi “hak prerogative” warga komplek maupun penghuni gang sempit. Alibi mereka selalu sama dan mulia: menjaga keamanan anak-anak dari ancaman “pembalap” dadakan. Tapi di balik itu, saat niat mulia dieksekusi tanpa literasi teknik dan hukum, yang muncul bukan keamanan, malah jadi semacam alat untuk melanggar aturan negara dan berpotensi mencelakai orang lain.

Legalitas yang Sering Dilangkahi

Jika kita bedah dari sisi hukum, jalan raya di Indonesia, termasuk jalan lingkungan, merupakan ruang publik yang diatur oleh negara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 28 ayat (1), setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan bagi fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Memasang polisi tidur secara sembarangan bisa dikategorikan sebagai gangguan bagi fasilitas jalan.

Lebih spesifik lagi, aturan main mengenai bentuk dan ukuran polisi tidur diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Peraturan ini mencabut aturan lama (Permenhub No. 82 Tahun 2018) dan menetapkan standar yang sangat detil. Namun ironisnya, berapa banyak sih Ketua RW, Ketua RT atau warga yang membaca dokumen negara setebal puluhan halaman sebelum mengaduk semen di depan rumahnya? Jawabannya: jarang sekali.

Berdasarkan Permenhub No. 14 Tahun 2021 tersebut, ada tiga kategori pembatas kecepatan yang legal. Pertama, 'Speed Bump' untuk jalan lingkungan dengan batas kecepatan di bawah 10 km/jam. Kedua, 'Speed Hump' untuk jalan lokal dengan batas kecepatan maksimal 20 km/jam. Ketiga, 'Speed Table' untuk jalan kolektor dengan batas kecepatan 40 km/jam. Setiap jenis punya aturan lebar dan tinggi yang presisi. Misalnya, untuk Speed Bump, tingginya maksimal hanya 12 cm. Coba bandingkan dengan polisi tidur di gang rumah-rumah kita yang tingginya seringkali melebihi itu. Jadilah itu bukan lagi berfungsi pembatas kecepatan, tapi sudah menjadi rintangan dalam latihan ketangguhan.

Siksaan Bagi “Kaki-Kaki” Kendaraan

Bagi para pemilik kendaraan, terutama yang sudah dimodif dengan tipe ceper (lebih pendek), polisi tidur ilegal adalah musuh yang memuakkan. Dampak mekanisnya nyata. Saat kendaraan menghantam gundukan yang terlalu curam atau tinggi, komponen 'shockbreaker' adalah yang pertama kali kena. Hantaman berulang pada polisi tidur tidak standar mempercepat laju kebocoran pada sistem suspensi.

Selain suspensi, kerusakan pada velg (penyok) sampai pada pecahnya tangki oli mesin seringkali menjadi konsekuensi dari “bukit beton” yang dibuat secara asal-asalan. Biaya servis tidak murah. Apalagi di tahun yang serba defisit (dan sulit) ini. Merujuk pada bukti empiris servis rutin bengkel-bengkel resmi di kota besar, keluhan mengenai kerusakan kaki-kaki kendaraan meningkat secara signifikan di area-area pemukiman yang memiliki kerapatan polisi tidur tinggi. Secara tidak langsung, polisi tidur ilegal jadi “sumber pengeluaran” yang tersembunyi bagi pemilik kendaraan. Kita dipaksa mengeluarkan biaya perawatan ekstra akibat bentuk jalanan yang tidak ramah.

Detik-Detik Menentukan Nyawa

Beberapa kondisi kadang akan menyingkat sisi paling rentan dari obsesi warga terhadap polisi tidur tadi. Dalam situasi darurat, waktu adalah indikator paling krusial. Bayangkan saat ada ambulans yang sedang membawa pasien serangan jantung atau ibu hamil yang sedang mengalami pendarahan. Tiap hentakan polisi tidur ilegal memaksa sopir ambulans untuk mengerem secara mendalam demi menjaga kestabilan pasien di belakang. Lalu, tidak kalah pentingnya, waktu yang terbuang disitu saja sudah berapa menit?

Penelitian terkait keselamatan jalan seringkali menyoroti keberadaan hambatan jalan. Bentuknya yang tidak standar di area pemukiman dapat menghambat waktu respon (response time) armada pemadam kebakaran dan ambulans hingga 10-15 detik per gundukan. Jika dalam satu gang terdapat 5 polisi tidur, ambulans pasti kehilangan hampir satu menit hanya untuk satu ruas jalan pendek. Dalam dunia medis darurat, satu menit adalah batas tipis antara hidup dan mati. Apakah keamanan semu yang digaungkan warga komplek sebanding dengan risiko hilangnya nyawa orang lain yang sedang berpacu dengan waktu?

Traffic Calming: Lantas Bagaimana Harusnya?

Segala kekurangan tentang polisi tidur oleh warga tadi, bukan berarti dilarang total. Namun, konstruksinya harus dibangun dengan 'ilmu'. Polisi tidur yang benar harus memiliki sudut kemiringan (slope) yang memperhitungkan 'ground clearance' alami kendaraan pada umumnya. Tidak boleh juga memiliki tepian terlampau tajam yang bisa merobek ban.

Selain dimensi fisik, sisi visual juga harus menjadi perhatian serius. Berdasarkan standar yang berlaku, pembatas kecepatan wajib memiliki warna yang kontras, biasanya kombinasi kuning-hitam atau putih-hitam dengan pola serong (chevron). Fungsinya agar pengendara sudah bisa menyadari keberadaannya sejak jarak minimal 5-10 meter dari posisinya. Polisi tidur yang warnanya sama persis dengan aspal adalah bentuk kelalaian fatal. Visual seperti itu yang bisa berubah menjadi 'jebakan Batman' saat malam hari atau ketika hujan deras melanda, yang justru memicu kecelakaan alih-alih mencegahnya.

Dunia urban planning modern sebenarnya sudah mulai mengesampingkan atau bahkan meninggalkan konstruksi “gundukan semen” itu sebagai solusi tunggal. Ada banyak cara untuk membuat orang melambatkan kendaraannya tanpa harus menghantam kaki-kaki motor atau mobil. Kita mengenalnya sebagai “Traffic Calming”.

Salah satu teknik yang efektif adalah 'Chicane' atau menciptakan kelokan buatan pada jalanan lurus yang panjang. Caranya dengan meletakkan pot tanaman besar atau memperlebar trotoar secara bergantian di kiri dan kanan jalan, pengendara secara psikologis akan melambat karena jalur penglihatan mereka menyempit. Selain itu, ada pula teknik 'Raised Intersection' atau persimpangan yang ditinggikan rata dengan trotoar. Penataan jenis ini memberikan pesan visual bahwa area tersebut adalah ruang bagi pejalan kaki.

Marka jalan juga punya kekuatan besar untuk memberikan pengaturan yang tidak menyiksa. Garis zigzag atau efek 'optical illusion' pada aspal terbukti mampu menurunkan kecepatan rata-rata kendaraan hingga 15-20% tanpa memberikan dampak fisik pada kendaraan. Solusi-solusi ini jauh lebih elegan, estetik, dan manusiawi dari pada sekadar mencampur semen dan pasir lalu menumpuknya di tengah jalan.

Kesimpulan: Kolaborasi Jadi Kunci

Masalah polisi tidur ilegal di Indonesia adalah masalah budaya dan komunikasi. Warga butuh rasa aman, namun pengendara butuh kelancaran dan keselamatan. Jalan keluar dari dilema ini bukan dengan saling lapor ke aparat, melainkan melalui koordinasi dengan pihak yang berwenang.

Misalnya, jika di lingkungan kita punya kebutuhan mendesak untuk pembatas kecepatan, mintalah secara resmi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) setempat. Mereka punya ahli yang bisa mengukur apakah di titik tersebut memang butuh polisi tidur, dan tipe mana yang cocok dengan standar keselamatan. Jalanan adalah urat nadi kota kita. Jangan biarkan urat nadi itu tersumbat oleh ego kolektif yang salah kaprah. Mulai sekarang, kita ubah cara pandang kita terhadap polisi tidur. Polisi tidur bukan sekadar gundukan beton, tapi jadi refleksi penting tentang cara kita menghargai sesama pengguna jalan.