Kabut
pagi menyelimuti Candi Borobudur, sementara mentari pagi menyusup melalui bukit
Menoreh. Dari puncak candi Buddha terbesar ini, batas wilayah antara Jawa
Tengah dan Yogyakarta terasa tidak penting. Itu hanyalah garis di peta, tidak
ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat yang bergantung pada candi ini
sejak lama. Namun, batas-batas ini telah menciptakan perundingan panjang,
kesempatan yang hilang, juga birokrasi yang rumit.
Di
kantor Dinas Pariwisata Magelang, Slamet Ahmad Husein, kepala dinasnya; melihat
papan strategi wisata di dinding. Wajahnya menunjukkan pengalaman menghadapi
lika-liku birokrasi Indonesia, dengan campuran harapan dan ketidakpastian.
Papan itu penuh dengan pin warna-warni yang menandai tempat wisata di
wilayahnya. Namun, pandangannya selalu tertuju pada area sekitar Borobudur,
magnet yang menarik lebih dari lima juta pengunjung setiap tahun, sekaligus
memberikan tantangan sekaligus peluang.
“Saya
sudah lebih dari sepuluh tahun berkecimpung di dunia pariwisata”, ujar
Husein sambil membetulkan kacamatanya. “Satu pertanyaan selalu muncul:
bagaimana kami di Magelang, yang punya daya tarik wisata kelas dunia seperti
Borobudur, bisa berbagi manfaat dengan daerah tetangga, terutama yang berbeda
provinsi?”
Lima
puluh kilometer ke selatan, melewati perbukitan yang membatasi Jawa Tengah dan
Yogyakarta, pertanyaan serupa muncul di kantor Dinas Pariwisata Kulon Progo.
Pemandangannya berbeda. Bukan candi kuno, melainkan pantai-pantai luas di
Samudra Hindia dan sawah terasering yang menjulang. Tapi, tantangannya tetap
sama.
Saryanto, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, sering memikirkan perbedaan jumlah wisatawan yang mencolok. Magelang dikunjungi lebih dari lima juta wisatawan setiap tahun berkat Borobudur. Sementara Kulon Progo menerima hanya kurang dari 900.000 wisatawan, padahal punya pantai indah, desa tradisional, dan bandara internasional yang baru dibangun sebagai pintu gerbang ke Borobudur.
“Kadang saya bertanya-tanya, apakah kami yang salah dalam proses memasarkan diri?” kata Saryanto saat diwawancarai di kantornya, yang menghadap ke arah pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. “Kami punya banyak hal menarik, dari pantai hingga perkebunan kopi di dataran tinggi. Tapi, kami masih dianggap sebagai 'tempat lewat' saja bagi wisatawan yang mau ke Borobudur”.
Ini
adalah realita tentang dua kabupaten di Indonesia yang dipisahkan oleh batas
wilayah, namun terikat oleh geografi, sejarah, dan tantangan yang sama. Selama
lebih dari sepuluh tahun, mereka berjuang mencari cara untuk bekerja sama agar
sama-sama untung dalam mengembangkan pariwisata regional. Ini adalah percobaan
kerja sama yang menunjukkan persimpangan antara kebanggaan daerah, lambannya
birokrasi, dan kesadaran bahwa di dunia yang saling terhubung, kesuksesan
pariwisata butuh pemikiran yang lebih luas.
Awal
yang Kurang Mulus
Jika
ditarik sejarahnya, kerja sama antara Magelang dan Kulon Progo dimulai pada tahun
2010, dengan harapan besar. Dua bupati, Singgih Sanyoto dari Magelang dan Toyo
Santoso Dipo dari Kulon Progo, menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja
sama di 24 bidang pemerintahan, termasuk pariwisata. Acara penandatanganan di
kantor pemerintahan Kulon Progo dihadiri banyak pejabat dari kedua kabupaten,
yang berharap adanya peluang baru untuk pembangunan daerah.
Rita
Diah Ajeng Esty, yang sekarang menjabat sebagai Sub-Koordinator Pengelolaan
Administrasi Daerah di Sekretariat Pemerintah Daerah Kulon Progo, adalah
seorang pegawai negeri sipil muda saat itu. Dia ingat betapa optimisnya semua
orang di hadapannya. Semua orang bicara tentang bagaimana kerja sama itu bisa mengubah
segalanya. Bagaimana mereka akhirnya bisa kerja sama, bukan malah bersaing.
Bidang kerja samanya luas sekali, dari pendidikan sampai penanggulangan
bencana.
Namun
saat itu, dari 24 bidang yang disepakati, hanya bidang kesehatan yang
benar-benar ditindaklanjuti dengan perjanjian yang jelas. Alasannya adalah
masalah mendesak: wabah malaria sedang melanda wilayah perbatasan kedua
kabupaten.
“Kesehatan
saat itu adalah prioritas utama”, jelas Yogi Andriani, Analis Kebijakan di
Divisi Pemerintahan Magelang. “Penyakit tidak mengenal batas wilayah.
Malaria bisa hilang di satu daerah, tapi bisa menyebar ke daerah tetangga. Kami
harus bertindak cepat”.
Krisis
malaria menunjukkan potensi dan keterbatasan kerja sama antar wilayah. Ketika
nyawa terancam, hambatan birokrasi langsung hilang. Tim kesehatan gabungan
dibentuk, data dibagikan dengan lancar, dan sumber daya dikumpulkan tanpa
masalah wilayah. Dalam dua tahun, wabah itu akhirnya berhasil diatasi.
Tapi,
bagaimana dengan pariwisata? Sektor ini masih dianggap urusan sekunder, sesuatu
yang bisa ditangani masing-masing daerah sendiri.
Keengganan
untuk segera bekerja sama dalam sektor pariwisata itu bukannya tanpa alasan. Periode
awal tahun 2010-an, memang kedua kabupaten masih fokus membangun pondasi
pariwisata internal mereka masing-masing. Magelang sibuk mengelola banyaknya
pengunjung Borobudur sambil berusaha mencegah pariwisata yang berlebihan
membebani infrastruktur lokal. Sementara itu, Kulon Progo baru saja mulai
mengembangkan pariwisata pesisir dan pariwisata desa berbasis masyarakat,
dengan harapan bisa menciptakan alternatif ekonomi selain pertanian konvensional.
“Dulu,
kami pikir kerja sama pariwisata itu seperti permainan yang hasilnya nol”, ujar
Sudiatmini, mantan staf Divisi Pemerintahan Kulon Progo yang menangani
perjanjian kerja sama awal. “Kalau turis ke Magelang, mereka tidak akan
datang ke kami. Sebaliknya, jika kami promosikan pantai-pantai kami, mungkin
orang-orang tidak akan mengunjungi Borobudur. Kami tidak melihat bagaimana
kerja sama bisa menguntungkan semua pihak”.
Saryanto
dari Dinas Pariwisata Kulon Progo juga mengatakan, “dulu kami berpikir kalau
wisatawan pergi ke Magelang, kami rugi. Sekarang kami mengerti, kalau wisatawan
punya pengalaman yang luar biasa di wilayah kami—baik di Magelang maupun Kulon
Progo—mereka akan kembali dan mengajak teman. Pariwisata itu bukan ‘zero-sum
game’. Kalau kita kerja sama, semua untung”.
Pemicu
Perubahan: Borobudur Mendunia
Perubahan terjadi pada tahun 2017, ketika pemerintah pusat menetapkan Borobudur sebagai salah satu dari sepuluh Destinasi Pariwisata Super Prioritas, sejalan dengan program 10 Bali Baru di Indonesia. Tujuannya, menciptakan magnet pariwisata seperti Bali di mata para wisatawan. Perubahan kebijakan ini mengubah pembangunan pariwisata dari pendekatan masing-masing sektor menjadi strategi regional yang terpadu. Hal ini mengubah cara pemerintah daerah memandang peran mereka dalam ekosistem pariwisata nasional.
Penetapan
Destinasi Pariwisata Super Prioritas membawa dampak besar yang tidak
diantisipasi oleh Magelang maupun Kulon Progo. Tiba-tiba, seluruh wilayah di
sekitarnya, termasuk Kulon Progo, otomatis diklasifikasikan sebagai zona
penyangga yang harus ikut mengembangkan infrastruktur dan layanan pariwisata
kelas dunia. Pemerintah pusat membentuk Badan Pelaksana Otorita Borobudur
(BPOB) untuk mengoordinasikan berbagai kementerian dan pemerintah daerah dalam
satu visi pembangunan yang terpadu.
Wisnu
Yudananto, Kepala Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur BPOB, menjelaskan
perubahan tersebut. “Sebelum 2017, setiap daerah jalan sendiri-sendiri.
Magelang fokus ke Borobudur, Kulon Progo mengembangkan pantainya, dan Purworejo
mengembangkan situs budayanya. Tapi, tiba-tiba kami dapat perintah dari Jakarta
untuk berpikir secara regional. Kementerian menekankan bahwa keberhasilan Borobudur
sebagai Destinasi Super Prioritas tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung
candi, tapi juga dari dampak ekonomi di seluruh wilayah”.
Ika
Yonita, Subkoordinator Pengembangan Wilayah di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kulon Progo, menyaksikan langsung perubahan paradigma tersebut. “Sejak
penetapan Destinasi Pariwisata Super Prioritas, seluruh pendekatan perencanaan
kami berubah. Yang tadinya hanya fokus ke pertanian, sekarang menjadikan
pariwisata sebagai pilar utama, dengan tetap mempertimbangkan mitigasi bencana
dan lingkungan yang berkelanjutan”.
Perubahan
ini bukan sekadar retorika birokrasi. Penunjukan ini menghasilkan investasi
yang nyata: perbaikan jalan yang menghubungkan lokasi wisata antar kabupaten,
kampanye pemasaran bersama, dan yang paling penting, pembangunan Bandara
Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Proyek ini dirancang khusus untuk
melayani wisatawan yang menuju Borobudur.
Proyek
bandara, yang dimulai pada tahun 2017 dan mulai beroperasi pada tahun 2020,
mengubah posisi strategis Kulon Progo dalam sekejap. Wisatawan tidak perlu lagi
terbang ke Yogyakarta dan naik bus selama dua jam ke Borobudur. Sekarang,
mereka bisa mendarat di Kulon Progo dan mencapai Borobudur dalam 45 menit,
bahkan mungkin mampir ke pantai, desa, atau situs budaya di sepanjang
perjalanannya dari Kulon Progo.
Bandara
mengubah segalanya, kata Jatmiko, Direktur Jay Trans Tour & Travel, sebuah
operator tur lokal di Kulon Progo. “Tiba-tiba, kami bukan hanya tempat
transit. Kami menjadi bagian dari tujuan wisata. Operator tur mulai bertanya
tentang paket wisata beberapa hari yang mencakup Borobudur dan pantai-pantai
kami. Untuk pertama kalinya, kami punya daya tawar yang nyata dalam negosiasi
pariwisata”.
Revolusi
Digital: Kota Cerdas sebagai Pendorong Kerja Sama
Sejalan
dengan perubahan di bidang pariwisata, kedua kabupaten juga mengalami
transformasi digital melalui program kota pintar yang diinisiasi oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2018. Magelang dan Kulon
Progo terpilih sebagai bagian dari pilot project 100 Kota Menuju Smart
City. Hal ini membawa perubahan signifikan pada tata kelola dan layanan publik
yang secara tak terduga mempermudah kerja sama pariwisata.
Waktunya
sangat tepat. Meski kerja sama antar wilayah sudah dibahas sejak 2010, kota
pintar menyediakan alat dan cara baru untuk berkolaborasi yang melampaui batas
wilayah.
Di
Magelang, implementasi kota pintar meningkatkan skor evaluasi digitalisasi daerah
dari 2,77 (2019) menjadi 3,00 (2021). Sementara itu, Kulon Progo mencatat
kemajuan dari 3,07 (2019) menjadi 3,38 (2021). Lebih dari sekadar angka,
transformasi digital mengubah cara kedua wilayah menyelesaikan masalah dan
berbagi sumber daya.
Musokhib,
Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang,
menjelaskan dampaknya. “Inisiasi Smart City memberi kami cara baru untuk
berpikir tentang kerja sama. Kami bisa berbagi data secara langsung,
mengoordinasikan kampanye pemasaran melalui media sosial terintegrasi, dan
melacak pergerakan wisatawan. Teknologi membuat kolaborasi bukan hanya mungkin,
tapi juga efisien”.
Program
smart city memperkenalkan konsep seperti merek pintar dan tata kelola pintar
yang sangat relevan dengan kerja sama pariwisata. Platform digital memungkinkan
kedua kabupaten melakukan promosi pariwisata bersama melalui situs web, media
sosial, dan sistem pemesanan terintegrasi. Dengan begitu, wisatawan bisa
merencanakan perjalanan ke berbagai tempat dengan mudah dan terintegrasi.
Didik
Wijanarto, Kepala Divisi Aplikasi Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kulon Progo, mengatakan, “anggaran daerah untuk kota pintar tidak lebih dari
10% dari total anggaran, sementara dana dari luar belum didapatkan. Namun,
dampaknya sangat besar. Kami mulai memandang diri kami sebagai bagian dari
ekosistem digital, bukan hanya sebagai wilayah yang terisolasi”.
Jabat
Tangan yang Sudah Lama Ditunggu: Meresmikan Satu Dekade MoU
Barulah
pada tahun 2019, hampir satu dekade setelah nota kesepahaman awal, Dinas
Pariwisata kedua kabupaten akhirnya menandatangani Perjanjian Kerja Sama resmi.
Penundaan ini menunjukkan betapa rumitnya birokrasi, prioritas yang
berbeda-beda, dan apa yang secara diplomatis disebut oleh para pejabat sebagai
tingkat komitmen yang berbeda antara kedua wilayah.
Perjanjian
bernomor 019.625/192/2019 tentang Pengembangan Pariwisata tersebut mencakup perencanaan
pariwisata terpadu, pengembangan destinasi, pemasaran, pengembangan industri,
dan kerja sama kelembagaan. Namun, isi dokumen itu menunjukkan betapa
hati-hatinya negosiasi setiap klausul, mencerminkan ketegangan dan
ketidakpercayaan selama bertahun-tahun.
Pasal
4 perjanjian tersebut mencantumkan kewajiban kedua belah pihak: menyediakan
data dan informasi untuk perencanaan pariwisata, mempermudah kegiatan kerja
sama, dan mendukung implementasi sesuai kebutuhan. Isinya sengaja dibuat samar,
menunjukkan kesulitan kedua belah pihak untuk berkomitmen pada
tindakan-tindakan yang spesifik dan terukur.
“Masalahnya,
kedua kabupaten ingin bekerja sama, tapi juga ingin tetap memegang kendali”,
jelas seorang pejabat pemerintah yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Magelang khawatir akan berbagi nilai merek Borobudur dengan daerah lain. Kulon
Progo khawatir dianggap sebagai mitra yang lebih rendah. Setiap klausul dalam
perjanjian itu dibahas dengan sangat panjang.
Perbedaan
antar wilayah menciptakan ketegangan tersendiri. Jumlah wisatawan Magelang yang
mencapai 5,06 juta pada tahun 2018, dibandingkan dengan 877.561 wisatawan Kulon
Progo, menunjukkan ketidakseimbangan posisi yang membuat negosiasi menjadi
rumit. Pejabat Magelang kadang mempertanyakan mengapa mereka harus berbagi daya
tarik utama mereka. Sementara perwakilan Kulon Progo merasa dirugikan dalam
diskusi tentang pemasaran bersama dan pembangunan infrastruktur.
Situasi
ini diperumit oleh perbedaan budaya birokrasi. Magelang, sebagai bagian dari Provinsi
Jawa Tengah, beroperasi dengan aturan dan prosedur yang berbeda dibandingkan
Kulon Progo, yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
status otonomi dan tradisi budaya yang unik.
Ujian
Pandemi: Krisis sebagai Pendorong
Ketika
COVID-19 melanda di awal tahun 2020, industri pariwisata di kedua kabupaten
terpuruk. Kunjungan ke Candi Borobudur anjlok hingga 77,3%, dari 3,7 juta pada
tahun 2019 menjadi hanya 965.000 pada tahun 2020. Destinasi wisata di Kulon
Progo mengalami penurunan yang sama karena perjalanan internasional dihentikan
dan pergerakan di dalam negeri dibatasi dengan ketat. Namun, anehnya, krisis
itu justru memperkuat kesadaran akan pentingnya kerja sama yang gagal dicapai
melalui pertemuan birokrasi selama bertahun-tahun.
“Pandemi
ini seperti peringatan”, ujar seorang pegawai Dinas Pariwisata Magelang
dalam sebuah wawancara di akhir tahun 2022. “Kami tiba-tiba sadar bahwa
bergantung pada satu destinasi saja, bahkan destinasi sekuat Borobudur, sangat
berisiko. Semua telur kami ada dalam satu keranjang. Ketika pariwisata
berhenti, kami tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Kerja sama dengan daerah
tetangga bukan hanya hal yang baik, tapi juga menjadi penting untuk bertahan
hidup”.
Krisis
ini mempercepat penggunaan teknologi digital di kedua wilayah. Tur virtual
menjadi biasa, pemasaran media sosial semakin gencar, dan sistem pemesanan
daring yang telah direncanakan selama bertahun-tahun dapat diimplementasikan
hanya dalam hitungan bulan. Yang terpenting, tantangan yang dari “musuh bersama”
ini menciptakan alasan baru untuk bekerja sama.
Selama
pandemi, kedua kabupaten mulai bersama-sama mengembangkan paket wisata virtual
yang menampilkan destinasi lintas batas wilayah. Tur virtual bisa dimulai di
Candi Borobudur, kemudian beralih ke pantai-pantai Kulon Progo, dan diakhiri
dengan melihat kerajinan tradisional di desa-desa perbatasan. Percobaan digital
ini meletakkan dasar bagi paket wisata fisik yang akan muncul seiring dengan
dicabutnya pembatasan perjalanan.
Inovasi
Budaya: Gelang Tari Projo
Salah
satu terobosan paling simbolik terjadi pada bulan Agustus 2022 dengan
penciptaan Tari Gelang Projo, pertunjukan budaya kerja sama yang melibatkan
tiga kabupaten: Magelang (dengan tari Soreng), Kulon Progo (dengan Lengger
Tapeng), dan Purworejo (dengan Dolalak). Tarian yang diresmikan oleh Badan
Pelaksana Otorita Borobudur ini mewakili sesuatu yang belum pernah terjadi
sebelumnya, yaitu penciptaan identitas budaya bersama yang sengaja dibuat dan tentu
melampaui batas-batas wilayah.
Nama
Gelang Projo menggabungkan unsur-unsur dari ketiga nama kabupaten (Magelang,
Kulon Progo, dan Purworejo). Sementara simbol “gelang” melambangkan keterkaitan
ketiga daerah di sekitar Borobudur.
Proses
kreatifnya sendiri mencerminkan tantangan dan kemungkinan kerja sama regional.
Para ahli tari tradisional dari setiap daerah harus belajar bekerja sama,
menggabungkan gaya gerakan dan tradisi musik yang berbeda yang telah berkembang
terpisah selama berabad-abad. Latihan awal berlangsung menegangkan, dengan
masing-masing kelompok melindungi warisan seni mereka.
“Awalnya,
semua orang ingin gaya tari mereka yang paling menonjol”, kenang salah satu
peserta proyek. “Penari Magelang menganggap gerakan mereka lebih halus,
penari Kulon Progo menekankan keterikatan mereka dengan tradisi pesisir, dan
seniman Purworejo bersikeras bahwa musik mereka lebih autentik. Namun,
lama-kelamaan, kami belajar bahwa kolaborasi berarti menciptakan sesuatu yang
benar-benar baru, bukan hanya menggabungkan unsur-unsur yang sudah ada”.
Pertunjukan
yang dihasilkan, yang sekarang rutin dipentaskan di berbagai acara pariwisata
di seluruh wilayah, berfungsi sebagai hiburan sekaligus simbol. Saat penonton
menyaksikan Gelang Projo, mereka menyaksikan metafora untuk kerja sama
regional, berbagai tradisi bersatu untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah
dan kompleks daripada yang dapat dicapai oleh satu elemen saja.
“Melalui
kerja sama artistik ini, kami mulai menghilangkan segala perbedaan, sehingga
meredam ego daerah dalam membangun pariwisata bersama,” ujar salah satu
pejabat pemerintah yang terlibat dalam inisiatif tersebut.
Perspektif
Bisnis: Operator Tur sebagai Diplomat
Sementara
pejabat pemerintah berunding, operator pariwisata dari sektor swasta diam-diam
menjadi salah satu katalisator kerja sama lintas batas yang paling efektif.
Perusahaan tur, agen perjalanan, dan bisnis perhotelan bekerja berdasarkan
logika pasar, bukan batasan wilayah, menciptakan integrasi praktis yang sering
mendahului kebijakan resmi.
Jay
Trans Tour & Travel milik Jatmiko misalnya, yang berbasis di Kulon Progo,
adalah contoh nyata kerja sama di tingkat akar rumput ini. Perusahaannya mulai
menawarkan paket wisata yang menggabungkan wisata Borobudur dengan pantai Kulon
Progo pada tahun 2018, tiga tahun sebelum perjanjian kerja sama pariwisata
resmi ditandatangani.
“Pelanggan
saya tidak peduli dengan batas wilayah kabupaten”, jelas Jatmiko. “Mereka
menginginkan pengalaman. Kalau saya bisa menunjukkan matahari terbit di
Borobudur dan matahari terbenam di Pantai Parangtritis di hari yang sama,
dengan makanan lokal dan pertunjukan budaya di antaranya, mereka pasti akan
memesan. Perjanjian kerja sama ini hanya meresmikan apa yang sudah kami lakukan
sejak dulu”.
Kecenderungan
alami industri pariwisata untuk berintegrasi menciptakan tekanan bagi
pemerintah untuk bekerja sama dari bawah. Operator hotel melaporkan peningkatan
pemesanan ketika mereka bisa menawarkan paket yang mencakup beberapa tempat
wisata. Pemilik restoran menemukan bahwa mempromosikan jalur kuliner daerah
menarik lebih banyak pengunjung. Bahkan, produsen kerajinan tradisional mengakui
bahwa kolaborasi dengan pengrajin dari daerah tetangga menghasilkan produk yang
lebih menarik.
Integrasi yang didorong oleh bisnis ini juga mengungkap kekurangan dalam kebijakan pemerintah. Operator tur sering mengeluhkan aturan yang tidak sama di seluruh wilayah, persyaratan izin yang berbeda, standar keselamatan yang berbeda, dan harga yang berbeda yang mempersulit operasi lintas batas.
“Kadang
kami bercanda bahwa menjalankan tur lintas kabupaten itu seperti perjalanan
internasional”, kata seorang operator yang meminta untuk tidak disebutkan
namanya. “Aturan beda, prosedur beda, semua kontaknya beda. Perjanjian kerja
sama memang membantu, tapi implementasinya masih banyak kendala”.
Tantangan
Lingkungan dan Pariwisata Berkelanjutan
Pembahasan
kerja sama ini semakin mendesak karena kedua kabupaten menghadapi tantangan
lingkungan yang melampaui batas wilayah. Meningkatnya pariwisata memunculkan
kekhawatiran tentang pengelolaan limbah, perlindungan sumber daya air, dan
pelestarian lanskap budaya yang membutuhkan tindakan yang terkoordinasi.
Perbukitan
Menoreh, yang menjadi batas alami antara Magelang dan Kulon Progo, menjadi
titik fokus bagi masalah ini. Wilayah sekitar bukit mencakup daerah aliran
sungai yang memasok air bagi kedua kabupaten, pertanian terasering yang dikenal
karena nilai budayanya, dan hutan yang menyediakan jasa lingkungan yang
penting. Pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan ini membutuhkan
koordinasi yang cermat untuk mencegah kerusakan lingkungan.
Ika
Yonita dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kulon Progo menekankan
pentingnya lingkungan. Katanya, sejak Kulon Progo ditetapkan sebagai Destinasi
Pariwisata Super Prioritas, cara pandang mereka berubah. Sekarang, pengembangan
pariwisata harus mempertimbangkan mitigasi bencana. “Kita tidak bisa hanya
fokus mengembangkan pariwisata tanpa peduli lingkungan. Apalagi ini wilayah
perbatasan, dampaknya akan dirasakan oleh dua kabupaten”, ujarnya.
Pembangunan
Jalan Menoreh, yang menghubungkan Bandara Internasional Yogyakarta dengan
kawasan Borobudur, menambah tantangan. Jalan ini memang mempersingkat waktu
tempuh dan memudahkan akses ke tempat wisata. Tapi, ada juga kekhawatiran soal
erosi tanah, kerusakan habitat, dan dampaknya ke petani tradisional.
Kerja
sama di bidang lingkungan ternyata lebih mudah dilakukan. Soalnya, masalah yang
dihadapi jelas sama-sama dirasakan. Misalnya, polusi air di Kulon Progo bagian
hulu berdampak ke masyarakat di Magelang bagian hilir. Atau, penebangan hutan
di Magelang mempengaruhi pengaturan aliran sungai di Kulon Progo. Dampak yang
nyata ini mendorong kedua daerah untuk duduk bersama membentuk semacam pokja
lingkungan.
Revolusi
Pariwisata Digital
Program
road to smart city di kedua kabupaten mendorong inovasi dalam pemasaran
dan pengelolaan pariwisata digital. Ini juga mempermudah kerja sama lintas
batas. Dulu, promosi pariwisata biasanya pakai materi cetak dan pameran yang
fokus ke satu destinasi saja. Sekarang, platform digital memungkinkan promosi
yang lebih canggih, misalnya dengan menampilkan paket wisata yang menggabungkan
beberapa destinasi melalui Website resmi, Instagram dan Facebook.
Kedua kabupaten mengembangkan strategi media sosial yang terpadu, saling berbagi aset digital, dan berkoordinasi dalam kampanye pemasaran online. Contohnya, slogan “Visit Borobudur” yang diluncurkan tahun 2021. Ini adalah upaya pertama untuk memasarkan kawasan tersebut sebagai satu kesatuan, bukan sebagai wilayah administratif yang terpisah.
Digitalisasi
juga memungkinkan pembagian data dan perencanaan bersama yang lebih baik.
Dengan sistem pelacakan pengunjung real-time, kedua kabupaten bisa
memahami pergerakan wisatawan, menemukan masalah, dan mengoordinasikan
pembangunan infrastruktur dengan lebih baik.
Tapi,
kerja sama digital juga memunculkan masalah baru. Perbedaan platform teknologi,
kebijakan privasi data, dan tingkat pemahaman teknologi di antara pegawai
pemerintah menjadi penghalang. Evaluasi program smart city menunjukkan
peningkatan di kedua kabupaten, tapi juga ada masalah interoperabilitas yang
menghambat efektivitas kerja sama.
Rekomendasi
Masa Depan: Menuju Badan Regional
Belajar
dari keberhasilan kerja sama regional di daerah lain, seperti
SUBOSUKAWONOSRATEN di Jawa Tengah yang sudah berjalan sejak 2001, penelitian saya
merekomendasikan peningkatan kerja sama dari sekadar “Perjanjian Bersama”
menjadi “Otoritas yang Dibentuk Bersama”. Otoritas ini nantinya punya
sekretariat bersama dan sumber daya khusus.
Nantinya,
tiga kabupaten—Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo—akan tergabung dalam sistem
kelembagaan bernama BKAD (Badan Kerjasama Antar Daerah) Gelang Projo. Badan ini
punya wewenang lebih tinggi dan struktur pendanaan yang jelas. Contoh ini adalah
perkembangan besar dari model kerja sama sukarela menjadi tata kelola daerah
yang lebih terstruktur.
Konsep
kesiapan kawasan cerdas mencakup tiga parameter: potensi alam, infrastruktur,
dan mediasi (tradisi, inovasi, dan interaksi). Konsep ini bisa jadi kerangka
kerja untuk mengembangkan kerja sama pariwisata berbasis teknologi.
Masing-masing kabupaten punya keunggulan: Magelang punya Borobudur sebagai aset
alam dan budaya, Kulon Progo punya infrastruktur baru seperti bandara, dan
keduanya punya inisiatif budaya bersama seperti Gelang Projo Dance.
Pelajaran
untuk Tata Kelola Terdesentralisasi di Indonesia
Kerja
sama Magelang-Kulon Progo memberikan pelajaran berharga tentang tantangan dan
peluang kerja sama antar daerah di Indonesia yang menganut sistem
desentralisasi. Sejak otonomi daerah diberlakukan tahun 2001, pemerintah daerah
punya wewenang lebih besar dalam perencanaan pembangunan dan alokasi sumber
daya. Desentralisasi ini memang mendekatkan pemerintah ke masyarakat, tapi juga
menciptakan fragmentasi administratif yang kadang menghambat koordinasi antar
daerah.
Pengalaman
kerja sama pariwisata ini menunjukkan manfaat dan keterbatasan sistem tata
kelola di Indonesia saat ini. Otonomi daerah memungkinkan kedua kabupaten
mengembangkan identitas pariwisata yang unik dan merespon kebutuhan
masyarakatnya. Magelang bisa fokus pada pelestarian warisan Borobudur dan
mengembangkan pariwisata berbasis desa. Kulon Progo bisa mengembangkan
pembangunan yang berpusat pada bandara sambil mempertahankan pertanian dan
konservasi pesisir.
Tapi, otonomi daerah juga menciptakan hambatan. Perbedaan peraturan provinsi, siklus anggaran, prioritas politik, dan ego daerah mempersulit upaya kerja sama.
Adapun
faktor-faktor yang membuat kerja sama ini bisa berhasil adalah komitmen
politik, kerangka kelembagaan yang jelas, pendanaan yang berkelanjutan,
pemanfaatan teknologi, dan kepekaan budaya. Pengalaman ini menunjukkan bahwa
kerja sama regional yang efektif membutuhkan perubahan kelembagaan formal dan
pembangunan hubungan informal yang butuh waktu tidak sebentar.
Di
era konektivitas global dan tantangan kompleks yang melampaui batas, mulai dari
perubahan iklim, pandemi, hingga transformasi digital, kemampuan berkolaborasi
lintas batas sangat penting. Kerja sama yang perlahan antara Magelang dan Kulon
Progo, dengan segala hambatannya, menunjukkan bahwa kolaborasi semacam itu
mungkin dilakukan. Tapi, butuh kesabaran, kegigihan, dan kemauan untuk
mengatasi ketidakpercayaan yang sudah lama ada.
