 |
Bima Raya kita kini hidup dalam satu kata kunci yang sama: RENTAN. Ketika langit mulai gelap di pelupuk Teluk Bima, kita tidak lagi mencari payung, tetapi malah menimbang tentang kemungkinan mengungsi lebih awal. Data resmi Staklim NTB menunjukkan bahwa hujan di wilayah Nusa Tenggara Barat—termasuk Kota dan Kabupaten Bima—diprediksi berada pada kategori menengah hingga sangat tinggi pada Januari 2026, dengan akumulasi bulanan 101 hingga lebih dari 500 milimeter dan sifat hujan dominan Normal. Ini artinya bahwa volume airnya sama atau hanya sedikit di atas rerata klimatologis jangka panjang. Namun, dengan muka lahan alam yang makin gundul dan sistem tata ruang yang rapuh, hujan yang masuk kategori “normal” pun kini sanggup menjelma menjadi bencana yang luar biasa.
Sepanjang 2025, media berulang kali memuat berita utama tentang deretan banjir dan cuaca ekstrem. Pada 10 November 2025, serangkaian badai hidrometeorologi menghantam 13 desa di lima kecamatan di Kabupaten Bima; di Kecamatan Sanggar saja, banjir merendam empat desa—Boro, Kore, Sandue, dan Taloko—dengan ketinggian air antara 20 hingga 80 sentimeter, sementara di Kecamatan Bolo dan Soromandi puluhan hingga ratusan rumah kembali tergenang. (Sumber: Metrotvnews).
Masih di tahun yang sama, mundur ke tanggal 2-4 Februari 2025, bencana banjir yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi telah menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana serta korban jiwa. Selain kerusakan sarana dan prasarana, musibah banjir tersebut berdampak pada 253 jiwa pada 170 KK di Kecamatan Ambalawi dan 218 jiwa pada 79 KK di Kecamatan Wera. Sementara saat itu: 3 jiwa dinyatakan meninggal dunia, 5 jiwa hilang, 12 jiwa dari 3 Kepala Keluarga (KK) mengungsi. Di Kecamatan Ambalawi, 15 rumah rusak berat dan 79 unit rumah rusak ringan. Sementara di kecamatan Wera, 13 rumah rusak berat, 181 unit rumah rusak ringan. Infrastruktur yang mengalami kerusakan yaitu 9 jembatan rusak berat, 2 jembatan rusak ringan, 7 bendung rusak berat, 1 ruas badan jalan terkikis jalur lintas Wera-Bima dan 400 meter saluran irigasi jebol. (Sumber: HumasPro Kab Bima).
Rangkaian fenomena ini tentu tidak lagi dapat kita pandang sebagai siklus "lima tahunan", namun sudah menjadi agenda tahunan yang makin intens. Ketakutan terhadap hujan ini bukan hanya karena persoalan volume air yang turun dari langit, melainkan juga kapasitas tampungan "Bumi Bima" untuk menerimanya. Pemerintah dan lembaga lingkungan menyebut lahan kritis dan tingkat deforestasi di Nusa Tenggara Barat sangat mengkhawatirkan. Luas lahan lahan kritis telah mencapai 578.645 hektare pada 2025; dengan Kabupaten Bima tercatat sebagai wilayah dengan lahan kritis paling luas. Kalau diibaratkan lapangan sepakbola, luas lahan segitu bisa setara dengan 118.000 kali ukuran stadion sepakbola standar internasional. Bahkan masih lebih luas 8,7 kali dari luas daratan DKI Jakarta!
Di sisi lain, Walhi NTB mencatat bahwa kawasan kritis di NTB telah mencapai sekitar 490 ribu hektare, dengan porsi besar kerusakan tutupan lahan berada di Sumbawa, Dompu, dan Bima. Penyebab utamanya akibat perambahan, pola pengelolaan yang tidak konservatif, dan sistem ekspansi pertanian di lereng-lereng sensitif. Benar saja, tanah yang kehilangan hutan dan vegetasi alami pasti tidak akan lagi berfungsi sebagai "spons hidrologis"; air hujan yang turun dalam waktu singkat langsung menjadi limpasan permukaan yang deras menuju sungai-sungai pendek dan curam di Bima Raya, meningkatkan kecepatan aliran dan energi erosi yang "menghanyutkan segalanya".
Dalam kacamata klimatologi, Bima berada pada zona musim yang jelas, yaitu hujan yang dominan terjadi antara November hingga April. Namun dinamika iklim global membuat siklus ini semakin sulit diprediksi oleh petani dan nelayan. Buletin iklim Stasiun Klimatologi BMKG NTB menyebut bahwa pada musim hujan 2025/2026, awal musim hujan di Pulau Sumbawa diperkirakan terjadi pada dasarian pertama hingga ketiga November 2025, sementara Musim Kemarau 2025 cenderung mundur satu dasarian dibandingkan normalnya. Anomali suhu muka laut di perairan sekitar Indonesia, yang cenderung lebih hangat antara +0,5 hingga +1,0 derajat Celcius, memperkuat pembentukan awan hujan dan meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang di wilayah Bima dan sekitarnya.
Akibat kombinasi faktor global dan lokal inilah yang membuat setiap awan gelap yang menggulung dari arah selatan Teluk Bima kini kerap membawa ketidakpastian: apakah mereka hanya akan menurunkan gerimis, atau membuka babak baru evakuasi warga dan posko pengungsian dengan dapur umumnya.
Di dalam konteks observasi lapangan, konsekuensi ekologis dari deforestasi dan tata ruang yang tidak disiplin terlihat gamblang di sepanjang bantaran sungai-sungai utama seperti Sari, Padolo, dan segmen-segmen kecil yang bermuara ke Teluk Bima. Kajian hidrologi dan tata ruang menunjukkan bahwa sistem drainase di kawasan perkotaan Bima belum sepenuhnya mampu menyalurkan limpasan dari daerah hulu yang semakin terbuka, sehingga genangan cepat terjadi bahkan pada hujan dengan durasi singkat. Contoh kasus yang terjadi di beberapa tebing sungai Kecamatan Wera yang dilaporkan jebol sepanjang lebih dari 200 meter pada November 2025 karena tidak sanggup menahan derasnya arus dari perbukitan, meninggalkan jejak longsoran yang memotong jalan dan merusak lahan pertanian masyarakat.
Sementara di kota, air yang meluap dari drainase telah menjadi pemandangan rutin di titik-titik langganan seperti pertemuan jalan utama dan kawasan padat permukiman, serta wilayah cekungan seperti di Kelurahan Pane, Na'e dan Paruga. Kenyataan ini tentu menambah kerentanan sosial, terutama bagi kelompok ekonomi lemah yang tinggal di bantaran sungai dan dataran rendah.
Sementara itu, dari perspektif kebijakan, angka-angka yang disorot Walhi NTB mengenai ratusan ribu hektare kawasan kritis, tidak bisa lagi dianggap sebagai “bencana alam” murni, melainkan bencana ekologi yang lahir dari keputusan tata kelola lahan yang kurang protektif terhadap hutan hulu. Pemerintah provinsi sendiri mengakui bahwa lahan kering mendominasi sekitar 80 persen wilayah NTB, sehingga pendekatan agroforestri dan rehabilitasi kawasan hulu menjadi strategi yang harus dipercepat jika ingin menurunkan risiko banjir dan longsor di Bima Raya pada dekade mendatang. Dengan kata lain, hujan yang hari ini ditakuti dan dicemasi warga Bima adalah cermin atas ketidakmampuan kolektif untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, konservasi hutan, dan keamanan ekologis.
Hujan yang dulu menjadi penanda musim tanam dan sumber optimisme, kini datang dengan sirene peringatan dini, pesan WhatsApp dari BPBD, dan ketegangan di sepanjang bantaran sungai ketika arus mulai menguning dan meluap. Jalan keluar dari ketakutan ini bukan dengan berharap hujan berhenti, melainkan dengan mengembalikan kapasitas alam Bima untuk menerima air melalui pemulihan hutan, penataan ulang ruang, dan penguatan infrastruktur mitigasi.
Sampai langkah-langkah itu dilakukan secara konsisten dan terukur, setiap awan hitam yang menggantung di atas Bima Raya akan terus memanggil memori banjir terakhir, dan mengingatkan bahwa di kota dan kabupaten ini, hujan telah "dirubah" dari anugerah menjadi musibah.
