Coba bayangkan kota di puncak musim panas. Panas menyengat dari aspal yang terperangkap di antara gedung dan bangunan “efek rumah kaca” lainnya. Seorang pedagang kaki lima di Jakarta mengusap keringat, menatap langit tanpa awan. Di sisi lain dunia, warga Dhaka mengangkat barang-barang mereka melewati banjir yang semakin parah setiap tahun. Sementara itu, di Paris, seorang arsitek kembali merevisi desain bangunan. Bukan hanya karena tampilannya, tapi juga soal pesan moral untuk mengurangi emisi karbon selama bangunan itu berdiri.
Ketiga kejadian yang saya
ilustrasikan di atas, disadari atau tidak, punya satu
kesamaan, yaitu KOTA. Wilayah perkotaan, tempat tinggal lebih dari separuh penduduk dunia,
kini jadi pusat pertempuran melawan krisis iklim, sekaligus penyumbang
terbesarnya. Kota-kota kita bertanggung jawab atas 60-75% emisi gas rumah kaca dunia, dan angka ini terus meningkat
seiring dengan urbanisasi yang pesat. Namun, di balik data yang mengkhawatirkan
ini, ada paradoks yang aneh: kota sebagai sumber masalah, namun juga sebagai “juru kunci” solusinya.
Melalui tulisan ini, saya
coba membahas
bagaimana krisis iklim perkotaan menjadi tantangan besar di abad ke-21, dan
mengapa dekarbonisasi kota bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak.
Sistem Metabolisme Kota yang Haus Karbon
Kota itu ibarat suatu makhluk raksasa yang terus menerus mengkonsumsi energi, bahan baku, dan sumber daya dalam jumlah besar, lalu membuangnya kembali sebagai emisi karbon. Proses ini sering disebut sebagai metabolisme kota, yaitu bagaimana energi dan materi mengalir dan mendukung semua aktivitas di kota, mulai dari transportasi sampai pendingin gedung (AC), dari industri sampai pengolah sampah.
Selain menyumbang emisi, kota juga merasakan dampak perubahan iklim
yang diperparah oleh karakteristik fisiknya. Beton, logam, dan kaca di
perkotaan menyerap, memancarkan, dan memantulkan panas ke segala sisi; menciptakan fenomena Urban Heat
Island (UHI) yang membuat suhu kota lebih tinggi beberapa derajat
dibandingkan daerah sekitarnya. Studi terbaru di NPJ Urban Sustainability menunjukkan bahwa
intensitas UHI meningkat 0,021°C per
tahun secara global, dan peningkatannya lebih cepat di negara-negara
berpenghasilan rendah dan menengah. Ini artinya ada ketidakadilan iklim yang
mencolok: mereka yang paling sedikit berkontribusi pada emisi, justru paling
menderita akibat daampaknya.
Potret
Kerentanan: Siapa yang Paling Kena Dampaknya?
Perubahan iklim itu
rasa-rasanya tidak adil. Dampaknya malah sangat terasa pada
masyarakat perkotaan yang paling terpinggirkan secara ekonomi dan sosial.
Kerentanan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti gender, kelas sosial, ras,
asal etnis, usia, disabilitas, dan orientasi seksual. Induk dari faktor itu dipengaruhi
oleh budaya, nilai-nilai, dan kebiasaan setempat.
Laporan World Cities Report 2024 dari UN-Habitat mengungkap data yang
mengejutkan: lebih dari 2 miliar penduduk kota bisa menghadapi kenaikan suhu
setidaknya 0,5°C pada
tahun 2040. Laporan ini juga memperingatkan bahwa kota-kota akan semakin panas
di masa depan, dan hampir semua penduduknya akan terkena dampaknya jika emisi
karbon tetap tinggi. Sebagian besar kota akan menjadi lebih kering atau lebih
lembap, dan seberapa parah perubahannya sangat bergantung pada kebijakan yang
diambil para pemangku kebijakan saat ini.
Asia dan Afrika: Rentan Tinggi, Perhatian Malah Kurang
Sebuah studi global terbaru terhadap lebih dari 50.000 publikasi
tentang perubahan iklim perkotaan menemukan bahwa kota-kota kecil dan
berkembang pesat, terutama di Asia dan Afrika, masih kurang diteliti. Kesenjangan
ini menyebabkan penilaian iklim sebelumnya menjadi bias dan kurang akurat.
Sementara itu, penelitian Sekyere menunjukkan bahwa meskipun Afrika dan Amerika
Latin sangat rentan, penelitian dari wilayah ini masih sangat sedikit, sehingga
memperkuat ketidakadilan dalam pengetahuan iklim global.
Lebih dari 1,1 miliar orang di seluruh dunia tinggal di permukiman
informal tanpa akses ke perumahan, infrastruktur, dan layanan dasar yang layak,
sehingga mereka sangat rentan terhadap perubahan iklim. Pada tahun 2050, jumlah
orang yang tinggal di permukiman kumuh diperkirakan akan meningkat tiga kali
lipat. Ini artinya kita butuh pendekatan adaptasi yang tidak hanya mengandalkan
teknologi canggih, tapi juga berlandaskan keadilan sosial dan partisipasi
masyarakat.
Sektor bangunan dan gedung saat ini menyumbang sepertiga dari emisi gas rumah kaca global, yaitu sekitar 12,3 GtCO₂ pada tahun 2022. Laporan dari Energy Transitions Commission (2025) menyebutkan tiga prioritas utama untuk menciptakan sektor bangunan tanpa emisi: beralih ke tenaga listrik untuk menggantikan bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi energi secara besar-besaran, dan membangun bangunan yang efisien dan rendah karbon. Desain pasif (seperti sirkulasi udara alami) melalui perencanaan kota yang lebih baik dapat mengurangi kebutuhan energi untuk mendinginkan bangunan sebesar 25-40%.
Inovasi terbaru juga merambah hingga persil bangunan individual. Kerangka
pemodelan berbasis bangunan yang dikembangkan untuk transisi nol karbon di
Nanjing, Tiongkok, menunjukkan bahwa perkiraan emisi yang tidak memperhitungkan
perbedaan antar gedung telah membatasi ketepatan investasi dekarbonisasi.
Zonasi Rendah
Karbon dan Bentuk Kota Kompak
Kota-kota yang berkembang pesat punya kesempatan untuk menghindari
emisi yang lebih tinggi di masa depan dengan merencanakan tata kota yang “mendekatkan” lokasi kerja dan hunian untuk
menciptakan bentuk kota yang kompak, serta langsung menggunakan teknologi
rendah karbon. Kota-kota yang sudah maju bisa menghemat emisi terbesar dengan
mengganti, mengubah fungsi, atau merenovasi bangunan yang ada, disertai dengan
pembangunan yang terarah, serta beralih ke moda transportasi yang lebih baik dan berbasis tenaga listrik
untuk sistem energi kota.
Konsep zonasi rendah karbon, yang menggabungkan penggunaan lahan
campuran, jalur hijau, dan batasan emisi per wilayah, menjadi semakin penting
dalam perencanaan kota. Kota-kota seperti Amsterdam, Singapura, dan Vancouver
telah menerapkan perencanaan terpadu yang menggabungkan infrastruktur hijau,
kendaraan listrik, dan ekonomi daur ulang sebagai dasar dekarbonisasi.
Integrasi solusi berbasis alam (Nature based Solution) dalam
perencanaan kota telah menjadi salah satu tren terpenting dalam dua dekade
terakhir. Taman kota, hutan kota, lahan basah buatan, atap hijau, dan jalur
hijau bukan hanya elemen estetis, tapi juga infrastruktur yang berfungsi
menyerap air hujan, menurunkan suhu permukaan, dan menyimpan karbon.
Data dari American Society of Landscape Architects menunjukkan bahwa
kota-kota yang menerapkan infrastruktur hijau dapat menurunkan suhu permukaan
hingga 2,8°C, yang
mengurangi konsumsi energi untuk pendinginan sebesar 30%. Pohon dan ruang hijau
di perkotaan bahkan mampu menyerap hampir 50 juta ton CO₂ per tahun, menurut data
EPA Amerika Serikat. Setiap 1 dolar yang diinvestasikan dalam proyek
infrastruktur hijau menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan hingga 15
dolar.
Gentrifikasi
Hijau: Sisi Gelap Penghijauan Kota
Di balik gemerlap penghijauan kota, ada paradoks yang mengkhawatirkan.
Studi selama lebih dari enam tahun di 28 kota di Eropa dan Amerika Utara
mengungkap bahwa penghijauan kota telah memicu gentrifikasi di 17 kota yang
diteliti. Fenomena ini disebut sebagai gentrifikasi hijau, yaitu ketika
peningkatan lingkungan berupa taman baru, jalur hijau, dan infrastruktur iklim
adaptif justru meningkatkan nilai properti, menaikkan biaya hidup, dan mengusir
masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya menjadi penerima manfaat
utama.
World Cities Report 2024 juga menyoroti beberapa intervensi iklim yang secara tidak sengaja
memperburuk kondisi masyarakat rentan. Contohnya gentrifikasi hijau yang terasa di Barcelona,
di mana revitalisasi kawasan Sant Marti menjadi distrik teknologi memicu lonjakan harga
properti dan perpindahan penduduk asli. Medellin, yang dipuji karena
transformasinya menjadi kota berkelanjutan dengan ruang hijau yang lebih luas
dan transportasi yang lebih bersih,
sekaligus juga mengalami dampak sosial yang besar.
Peneliti Isabelle Anguelovski dari ICTA-UAB menegaskan bahwa fenomena itu tidak berarti
infrastruktur hijau itu buruk. Justru sebaliknya, manfaatnya bagi kesehatan
fisik dan mental sudah terbukti. Masalahnya adalah kurangnya perhatian terhadap
kesetaraan dan keadilan dalam perencanaan kota hijau. Salah satu solusinya adalah
dengan mengendalikan spekulasi properti, membangun perumahan sosial, membatasi
izin sewa jangka pendek, dan melindungi ruang hijau informal yang sudah ada.
Jurang
Pembiayaan yang Lebar
Salah satu hambatan terbesar dalam dekarbonisasi perkotaan adalah
kurangnya pendanaan. Kota-kota dunia membutuhkan sekitar 4,5-5,4 triliun dolar AS per tahun untuk membangun dan memelihara sistem
infrastruktur yang tahan terhadap iklim, namun dana yang tersedia saat ini
hanya 831 miliar dolar AS, atau sepersepuluh dari kebutuhan. Hal itu membuat kota-kota,
terutama masyarakat yang paling rentan, semakin terpapar risiko tanpa
perlindungan yang memadai.
Rekomendasi dari NPJ Urban Sustainability (2025) menyoroti lima area penting untuk
menjembatani kesenjangan antara ambisi dan tindakan nyata: perhitungan emisi
yang akurat, pembiayaan hijau yang inovatif, tata kelola yang melibatkan banyak
pihak, kolaborasi dengan masyarakat, dan perencanaan kota yang terintegrasi.
Meskipun banyak kota telah menetapkan target yang ambisius, bahkan 37% lebih
tinggi dari target nasional mereka untuk tahun 2030, hanya sebagian kecil yang
benar-benar mewujudkan ambisi tersebut menjadi tindakan nyata.
Dekarbonisasi tidak akan berhasil tanpa tata kelola yang kuat dan
keterlibatan warga. Rencana Aksi Iklim (Climate Action Plans) harus
diperbarui secara berkala dan diselaraskan dengan kerangka iklim internasional.
Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, penggunaan teknologi digital
untuk memantau risiko iklim, dan pelibatan masyarakat terpinggirkan, termasuk
migran dan kelompok minoritas, adalah kunci keberhasilan.
Analisis terhadap enam kota pelopor, yaitu Boston, Leeds, Oslo, San
Francisco, Australian Capital Territory, dan Kyoto; menunjukkan bahwa bahkan
di kota-kota dengan kebijakan iklim yang baik, masih ada peluang yang terlewat
untuk dekarbonisasi yang lebih cepat. Kekurangan yang menonjol termasuk
kurangnya perhatian terhadap emisi Lingkup 3, tata kelola yang kurang
melibatkan masyarakat, serta minimnya perencanaan ekonomi dan anggaran iklim.
Rencana Aksi 2026: Tahun Penting untuk Aksi Iklim
Perkotaan
Tahun 2026 menjadi momen penting untuk aksi iklim perkotaan. United
Nations University menyebut tahun
ini sebagai tahun penting untuk aksi iklim, kerja sama,
dan kota berkelanjutan. Kota-kota semakin mengisi kekosongan yang ditinggalkan
oleh pemerintah pusat, namun tetap bergantung pada dukungan mereka untuk mencapai
ambisi iklim yang lebih besar dan memperoleh dana yang dibutuhkan.
Jaringan C40, yang kini beranggotakan 96 kota yang mewakili
seperduabelas populasi dunia dan seperempat ekonomi global, terus menjadi motor
penggerak dekarbonisasi perkotaan. Sekitar 1.100 kota global telah berkomitmen
untuk mencapai nol emisi pada tahun 2050. Namun, perhitungan emisi yang akurat
di tingkat kota masih menjadi tantangan, dengan perbedaan yang besar antar
wilayah, terutama di kota-kota Afrika.
IPCC sedang mempersiapkan Laporan Khusus tentang Perubahan Iklim dan
Kota, yang diharapkan terbit pada tahun 2027. Dokumen ini adalah pertanda bahwa realitas perkotaan harus
diintegrasikan ke dalam diskusi iklim global.
Epilog:
Memilih Masa Depan Kota
Kota-kota di seluruh dunia kini berada di persimpangan jalan. Di satu
sisi, ada pilihan untuk melanjutkan seperti biasa (mengalir
ikuti arus), yaitu membiarkan urbanisasi tidak terkendali yang
memperparah emisi, ketimpangan, dan kerentanan. Di sisi lain, ada jalan menuju
perubahan: kota-kota kompak yang hemat energi, didukung oleh transportasi
rendah karbon, dikelilingi oleh infrastruktur hijau, dan tata kelola inklusif
yang menempatkan keadilan sosial sebagai prioritas utama.
Pilihan ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal politik, ekonomi,
dan moral. Setiap zona rendah karbon yang dirancang, setiap bangunan yang
direnovasi, setiap taman kota yang dibangun tanpa mengusir penduduknya, adalah langkah konkrit tentang
masa depan seperti apa yang ingin kita wariskan.
Seperti yang ditegaskan oleh UN-Habitat, kota bukan hanya bagian dari
masalah, tapi juga bagian penting dari solusi; meskipun potensinya belum sepenuhnya terwujud.
Pertanyaannya bukan lagi apakah kota harus didekarbonisasi, melainkan seberapa
cepat dan seberapa adil proses itu bisa dijalankan. Jawabannya akan menentukan
apakah generasi mendatang mewarisi kota yang layak huni, atau sekadar warisan yang “business as usual”.
Daftar Bacaan
1. How cities are
going carbon neutral - https://www.bbc.com/future/article/20211115-how cities-are-going-carbon-neutral
2. Key
recommendations for cities committed to climate neutrality - https://www.nature.com/articles/s42949-025-00268-y
3. 5 Things to
Watch in Climate and Environment in 2026 - https://unu.edu/ehs/article/5-things-watch-climate-and-environment-2026
4. Cities and
Climate Action - https://unhabitat.org/sites/default/files/2024/11/wcr_2024_-_executive_summary.pdf
5. Chapter 8: Urban
systems and other settlements - IPCC - https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-8/
6. 19 Global Cities Commit to Making New Buildings Net Zero ... https://worldgbc.org/article/19-global-cities-commit-to-making-new-buildings-net-zero-carbon-by-2030/
7. Why green “climate gentrification” threatens poor and vulnerable populations | PNAS - https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1920490117
