 |
| Ilustrasi "Sampah Visual" di Tengah Kota |
Kalau kita pernah terjebak di lampu merah sebuah persimpangan yang ramai. Kita tentu ingin memandang sesuatu yang tidak membosankan dan memanjakan mata, sebelum kembali menginjak pedal gas, kan? Tapi, seringkali malah mata kita justru dibombardir oleh pemandangan yang membuat mood memburuk. Wajah-wajah ukuran jumbo yang tersenyum kaku dari baliho politik, rentetan spanduk penawaran perumahan subsidi yang saling tumpang tindih, hingga poster sangat sederhana dari jasa sedot WC yang dipaku serampangan di tiang listrik. Semuanya bersaing secara agresif untuk mencuri satu detik perhatian kita.
Jalanan kota, yang seharusnya menjadi ruang transisi yang fungsional dan humanis, kini telah berevolusi menjadi ruang komersial yang “provokatif”. Alasan kebebasan berekspresi dan mendukung perputaran roda ekonomi, setiap bentuk gambar itu mau tidak mau mengerucut pada krisis tata ruang yang sering kali diremehkan: Polusi Visual. Kondisi seperti itu bukan sekadar masalah tidak enak dipandang, tapi lebih dari itu, merupakan bentuk invasi psikologis dan perusakan image kota yang dibiarkan beranak-pinak.
Beban Kognitif di Balik Hutan Iklan Jalanan
Secara sadar, kita mungkin merasa kebal terhadap iklan jalanan. “Ah, nggak perlu diperhatikan, nggak penting juga!”. Mungkin itu yang ada dalam pikiran awam kita. Tapi nyatanya, otak manusia tidak dirancang untuk mengabaikan rangsangan visual yang masif dan berwarna serba kontras secara terus-menerus. Setiap teks yang terbaca, setiap warna neon yang memantul, dan setiap wajah asing yang nampang di baliho memaksa otak melakukan pemrosesan data jumlah besar tanpa henti.
Dalam disiplin psikologi lingkungan, kondisi ini memicu apa yang disebut sebagai “Cognitive Overload” (beban kognitif berlebih). Detailnya, otak dipaksa bekerja ekstra keras untuk menyaring mana informasi yang krusial untuk keselamatan berkendara (seperti rambu lalu lintas atau pergerakan para pejalan kaki) dan mana "sampah visual" yang harus dibuang.
Menurut riset yang fokus pada kualitas lingkungan visual perkotaan, intensitas iklan luar ruang yang tidak terkontrol secara langsung berkorelasi dengan kenaikan tingkat stres, kelelahan mental (mental fatigue), dan penurunan fokus bagi para komuter perkotaan (Portella, A., 2014. Visual Pollution: Advertising, Signage and Environmental Quality, Routledge). Ketika kita sebagai komuter sudah mengalami kelelahan mental hanya karena mengamati jalanan, toleransi emosional kita tentu menurun drastis. Tidak heran jika jalan raya di kota-kota besar dipenuhi oleh pengendara yang mudah tersulut emosi, agresif, dan kehilangan kesabaran. Polusi visual secara senyap menyedot kewarasan kolektif kita setiap harinya!
Sampai Memaku Pohon dan Membajak Trotoar
Selain dampak psikologis, modifikasi tak bertanggung jawab dari ruang publik yang serampangan ini menciptakan kerusakan fisik yang nyata. Coba saja kita perhatikan nasib pepohonan peneduh kota. Demi memangkas biaya promosi, para pelaku “sampah visual” memaku batang-batang pohon yang seharusnya menjadi paru-paru kota. Mereka dengan sangat santai justru mengalihfungsikan pepohonan menjadi tiang penyangga gratis. Ironis sekali.
Paku-paku berkarat yang ditancapkan secara brutal untuk menahan spanduk berbahan vinyl merusak jaringan kambium pohon secara permanen. Luka pada kulit kayu ini membuka pintu masuk bagi patogen dan jamur parasit. Pohon kehilangan kemampuan mendistribusikan nutrisi secara optimal, mengalami pelapukan dini dari dalam. Pada akhirnya, rawan tumbang saat cuaca ekstrem melanda. Ini adalah bentuk perusakan lingkungan skala mikro yang dibiarkan terjadi di depan mata kita setiap harinya.
 |
| Ilustrasi Baliho yang dipaku Serampangan |
Tidak berhenti sampai situ saja. Baliho dan spanduk yang dipasang dengan menggunakan rangka bambu atau besi kerap kali menghalangi pejalan kaki mengakses trotoar. Rutenya jadi putus. Pejalan kaki terpaksa turun ke aspal dan bertaruh nyawa dengan kendaraan yang melintas. Saat pejalan kaki dan penyandang disabilitas kehilangan akses aman mereka demi sebuah spanduk promosi diskon, saat itulah kita bisa melihat kegagalan fungsionalitas sebuah kota.
Demi Memenuhi Dahaga Pendapatan Daerah
Lantas, mengapa pemerintah kota kita seolah menutup mata? Jawabannya hampir selalu bermuara pada satu hal: Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak papan iklan/reklame adalah salah satu keran pemasukan yang sangat menggiurkan bagi pemerintah daerah. Pajaknya dari individu maupun swasta lumayan jadi “passive income”. Fakta empiris berbicarab bahwa kerap terjadi pembiaran (permissive attitude) terhadap ekspansi media luar ruang. Setiap meter persegi ruang pandang di persimpangan dianggap sebagai aset yang bisa diuangkan.
Sayangnya, mengorbankan estetika dan keselamatan warga demi retribusi reklame adalah ekonomi yang miopik (berpandangan sempit). Kota-kota modern di dunia justru berlomba-lomba mengurangi beban visual mereka. Kota Sao Paulo-Brasil, misalnya, pada tahun 2006 mengambil langkah radikal melalui undang-undang Lei Cidade Limpa (Clean City Law) yang melarang hampir semua bentuk iklan luar ruang. Hasilnya? Tingkat stres warga menurun, dan arsitektur asli kota beserta masalah sosial yang selama ini tertutup baliho raksasa akhirnya kembali mendapat tempat di hati masyarakatnya.
Solusi: Terapi Visual Melalui 'White Zoning' dan Digitalisasi Terpusat
Kota-kota kita tidak harus menghapus seluruh iklan di jalanan bulan ini. Namun, kita membutuhkan regulasi yang revolusioner. Salah satu konsep tata kota yang sangat mendesak untuk diterapkan adalah “White Zoning”. Konsep ini berupa sebuah penetapan area yang seratus persen terlarang bagi segala jenis iklan luar ruang. Area ini mencakup kawasan pendidikan, rumah sakit, ruang terbuka hijau, bangunan bersejarah, dan trotoar utama. Ruang-ruang ini harus dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai tempat warga bernapas lega. Tanpa papan atau tempelan “sampah visual” sama sekali.
Sementara untuk kebutuhan promosi dan kampanye pemerintah, kota harus bertransisi dari aspek kuantitas ke arah aspek kualitas. Bagaimana caranya? Salah satunya melalui sentralisasi semua jenis Digital Signage. Alih-alih memberikan izin untuk ribuan spanduk berbahan plastik murah yang akhirnya menjadi limbah tak bisa didaur ulang, pemerintah dapat membatasi pemasangan iklan hanya pada titik-titik layar digital resolusi tinggi (Megatron, layar digital LED raksasa yang menampilkan visual/iklan) yang dikelola secara terpusat dan elegan. Ini membuat kota terlihat jauh lebih rapi, modern, sementara PAD tetap dapat dipungut secara lebih transparan dan eksklusif.
Kesadaran yang sama tentang ruang publik sebagai etalase peradaban sebuah kota menjadi sangat krusial di zaman yang makin modern ini. Keindahannya adalah hak asasi setiap warga yang membayar pajak, bukan monopoli korporasi atau politisi yang mampu mencetak spanduk paling besar. Sudah saatnya kita menuntut agar langit dan sudut kota dikembalikan kepada pemilik sahnya: warga yang hidup dan berinteraksi sosial di dalamnya.
