NUFRep Saja Belum Cukup: Perlombaan Melawan Banjir di Kota Bima

Setiap akhir tahun bergulir, ribuan keluarga di Kota Bima mulai gelisah. Mereka tidak menunggu laporan cuaca dari lembaga formal; sebagian memang tidak paham, sebagian tidak peduli itu. Pengalaman beberapa tahun terakhir sudah cukup mengajarkan mereka bahwa air akan datang. Benar saja, tanggal 8-9 November 2025 lalu, menurut Kahaba dan Website Kominfo, hujan deras mengguyur selama beberapa hari, menyapu Kota Bima dengan banjir yang merendam 616 keluarga dengan total 2.261 jiwa. Jalan-jalan utama berubah menjadi "anak sungai", rumah-rumah terendam, dan dua unit rumah warga Kelurahan Lampe rusak parah

Banjir ini bukan kejadian pertama. Hanya dalam setahun terakhir, Kota Bima sudah terendam banjir setidaknya tiga kali. Namun kali ini ada yang berbeda. Banyak warga justru menatap penuh harap pada konstruksi besar yang sedang berlangsung di tengah kota. Konstruksi itu adalah Proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP), sebuah program megah senilai Rp238,75 miliar yang didukung oleh Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia.

Sekilas tentang NUFRep

Proyek yang dimulai 31 Juli 2024 dan dijadwalkan selesai 28 Februari 2026 ini adalah upaya besar-besaran untuk mengejar ketertinggalan puluhan tahun dalam pengendalian banjir. Pembangunan ini mencakup enam ruas drainase primer dengan total panjang sekitar 14 kilometer, tersebar di 12 kelurahan Kota Bima. Keenam ruas itu adalah: Drainase Amahami (5,13 km), Sambinae (1,53 km), Panggi (0,91 km), Pane-Salama (1,99 km), Penatoi (2,05 km), dan Rite-Matakando-Santi (2,4 km). (Sumber: HaloBima dan Kahaba). Ketika telah selesai nanti, sistem ini diperkirakan dapat menurunkan risiko banjir hingga 89 persen untuk kejadian hujan dengan intensitas kala ulang lima tahun. Dengan kata lain, hujan yang berpotensi banjir setiap lima tahun sekali.

Mengapa diperlukan proyek segemilang itu? Jawabannya terletak pada geografi yang tidak bersahabat. Kota Bima terletak di pantai utara Pulau Sumbawa dengan topografi berbukit-bukit yang curam. Sungai-sungai yang melintasi kota, seperti Sungai Padolo, Amahami, dan Sambinae; semuanya adalah sungai pendek dengan kemiringan terjal. Pada musim hujan, ketika air turun deras dari perbukitan, air tidak mengalir lambat seperti di dataran rendah, melainkan menggebrak ke sungai-sungai itu dengan kecepatan dan volume yang dahsyat. Namun, sistem drainase primer Kota Bima kebanyakan dibangun puluhan tahun lalu, ketika kota ini masih jauh lebih kecil. Volumenya belum dirancang untuk menampung debit air sebesar itu. Hasilnya, setiap musim hujan, air yang seharusnya dialirkan malah menggenang di jalan-jalan dan merendam rumah-rumah.

 Beratnya Beban Drainase Eksisting

Salah satu penelitian (Adi Pratama, 2020) mengidentifikasi bahwa saluran-saluran existing seperti yang ada di Jalan Sultan Muhamad Salahudin hanya mampu menampung curah hujan dengan intensitas rendah. Setiap kali ada hujan yang lebih deras, sistem ini sudah kewalahan. Buktinya kita dapat lihat di depan Terminal Bus Dara, beberapa kali air tergenang di sana. Di Kelurahan Sarae juga (Utami, 2024), genangan air setinggi 10-15 sentimeter secara rutin terjadi di beberapa ruas jalan utama ketika musim hujan datang, menghambat mobilitas warga dan mengancam kesehatan rumah tangga. Fenomena serupa terjadi di berbagai titik langganan banjir lainnya, membuat kehidupan masyarakat menjadi siklus kekhawatiran yang berulang.

Masalah diperberat oleh faktor yang lebih luas. Ketika kota berkembang pesat, tentu saja pemukiman baru bermunculan, jalan aspal semakin luas, bangunan komersial bertambah. Semua faktor itu terakumulasi menjadi penyebab bertambahnya luas permukaan yang tidak bisa menyerap air hujan. Air hujan yang dulu diserap oleh tanah kini langsung menjadi limpasan (runoff) yang mengalir ke sungai. Dengan demikian, volume air yang harus ditampung sungai dan saluran drainase terus meningkat, sementara kapasitas sistem tidak bertambah. Fakta yang harus dihadapi kota modern saat ini adalah semakin besar kota, maka semakin besar risiko banjirnya, kecuali infrastruktur sumber daya airnya berkembang seiring-sejalan.

Itulah mengapa NUFReP hadir sebagai salah satu "Kartu As" bagi mitigasi bencana itu. Wali Kota Bima, H. A Rahman H Abidin, saat dulu berkunjung ke lokasi proyek tanggal 11 April 2025, merangkum esensi pembangunan ini dengan pernyataan yang cukup menyentuh: "Kita tidak hanya membangun saluran drainase yang lebih besar dan lebih baik, tetapi juga membangun pondasi ketahanan kota. Ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi mendatang". Pernyataan itu dapat dipandang sebagai sebuah pengakuan akan situasi yang urgent. Kota Bima telah menunggu terlalu lama; banjir sudah bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan realitas musiman yang menghabiskan energi, materi, dan psikologi masyarakat.

Hingga 24 Desember 2025, proyek Nufrep ini telah mencapai 94,74 persen dan menargetkan 98 persen pada akhir tahun 2025. Tiga dari enam ruas (Sambinae, Panggi, dan Amahami) sudah tersambung penuh dan siap beroperasi. Sementara tiga ruas sisanya masih dalam fase penuntasan, dengan tim konstruksi bekerja lembur setiap hari untuk memenuhi jadwal final. Bagi kelurahan-kelurahan yang telah berkali-kali terendam, kemajuan ini adalah seberkas cahaya harapan. Penduduk yang mengalami trauma banjir, seperti di Kelurahan Tanjung, membeberkan rasa lega ketika melihat infrastruktur baru sudah beroperasi di area mereka (Sumber: Kominfotik Kota Bima). Mereka percaya bahwa musim hujan 2026 tidak akan lagi menjadi season of despair (musim keputusasaan).

NUFRep Saja Belum Cukup

Namun, perlu digarisbawahi, keberhasilan proyek ini tidak bisa diukur hanya dari penyelesaian fisik infrastruktur. Ada faktor eksternal yang sama pentingnya: kondisi di hulu. Ketika curah hujan tinggi datang dari wilayah pegunungan yang nyatanya telah banyak kehilangan tutupan hutan karena alih fungsi lahan, maka aliran permukaan dari hulu akan sangat deras dan bervolume tinggi. Bahkan sistem drainase primer yang besar sekalipun akan kewalahan jika debit dari hulu terlalu besar.

Selain itu, di hilir—di muara sungai yang berhadapan dengan Teluk Bima—pasang air laut yang tinggi bisa menciptakan efek back-water yang memperlambat aliran air keluar, sehingga air buangan perkotaan terjebak dan malah meluap kembali ke permukiman.

Dengan demikian, NUFReP adalah syarat perlu (necessary condition) tetapi bukan syarat cukup (sufficient condition) untuk menyelesaikan masalah banjir Kota Bima. Wali Kota sendiri mengakui ini secara implisit dalam pendekatannya yang lebih holistik. Tidak cukup membangun drainase; kota harus juga mengendalikan pertumbuhan di kawasan rawan banjir, menyelamatkan hutan hulu, memperkuat sistem peringatan dini, dan meningkatkan kesadaran warga tentang manajemen air di lingkungan mereka sendiri.

Inilah investasi ketahanan kota yang memang harus diusahakan bersama sekuat tenaga. Tidak hanya beton, aspal, dan pipa; melainkan juga kebijakan, kesadaran, dan sinergi lintas sektor. Ketika kepala daerah mengatakan ini adalah investasi untuk "generasi mendatang," maka yang dimaksud adalah agar generasi di masa depan tidak perlu lagi mengalami trauma yang sama, tidak perlu lagi segera mengemas barang-barang mereka dalam kardus ketika air mulai naik.

Perjalanan Kota Bima dari "kota banjir" menuju "kota tangguh banjir" baru saja memasuki chapter yang sangat penting. Proyek NUFReP senilai Rp238,75 miliar ini adalah komitmen konkret. Ketika pada awal 2026 sistem drainase primer ini sepenuhnya beroperasi, Kota Bima akan mendapat "kesempatan untuk bernapas".

Namun, keputusan apakah kota ini benar-benar menjadi tangguh banjir atau hanya sekedar menunda dampak banjir, masih berada di tangan para pengambil kebijakan. Apakah berbagai pihak akan melengkapi NUFRep dengan melindungi hutan hulu, mengatur tata ruang dengan bijak, dan terus menginvestasikan anggaran dalam program adaptasi iklim? Kota Bima dan warganya tentu menunggu keputusan akan arah investasi itu dengan perasaan yang setidaknya sudah lebih baik.